Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah setelah sebelumnya tren hotspot di enam provinsi yang masuk dalam wilayah prioritas penanganan karhutla nasional sempat menunjukkan penurunan.
Kini, Kalbar dan Kalteng kembali menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian utama pemerintah dalam upaya menekan potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, tetapi hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” ujar Raja Juli Antoni seusai meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Sebagai langkah lanjutan, Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla.
Keduanya akan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Barat, kapolda, dan pangdam. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi penanganan karhutla sekaligus menyusun langkah mitigasi berikutnya.
“Oleh karena itu besok, kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, kapolda, pangdam ya, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” kata Antoni.
Menurutnya, penguatan koordinasi diperlukan untuk kembali menekan angka hotspot maupun fire spot yang telah melalui proses verifikasi.
Pemerintah, lanjut Antoni, akan memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan efektif sehingga jumlah titik panas dan titik api terverifikasi dapat kembali ditekan.
“Dan memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu apa namanya hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu ya yang masih jadi masalah,” tegasnya.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September 2026, Kalimantan Barat mencatat peningkatan hotspot paling signifikan dibandingkan sejumlah provinsi prioritas lainnya.
Jumlah hotspot di Kalbar melonjak dari 273 titik menjadi 859 titik. Sementara di Kalimantan Tengah, hotspot meningkat dari 253 titik menjadi 623 titik.
Kenaikan juga tercatat di sejumlah daerah lain yang masuk dalam prioritas penanganan karhutla nasional. Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 20 menjadi 89 titik hotspot.
Kalimantan Selatan juga naik dari 22 menjadi 73 titik. Sementara itu, Riau masih tercatat nol titik, sedangkan Jambi mengalami kenaikan dari nol menjadi empat titik hotspot.
Peningkatan hotspot tersebut menjadi perhatian karena pemerintah masih harus menghadapi potensi karhutla di tengah kondisi cuaca yang dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
Antoni mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan terus memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan karhutla. Pemerintah juga mewaspadai kondisi iklim yang berpotensi memperburuk situasi kebakaran.
Ia menyebut puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan kerawanan kebakaran di wilayah yang mengalami kondisi kering.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta menjalankan langkah mitigasi secara konsisten, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
Penurunan hotspot dan fire spot yang telah diverifikasi akan terus menjadi salah satu indikator penting yang dipantau pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas penanganan karhutla secara nasional.
Dengan meningkatnya kembali hotspot di Kalbar dan Kalteng, pemerintah menegaskan bahwa dua provinsi tersebut menjadi fokus utama dalam pengendalian karhutla nasional, khususnya menghadapi kondisi cuaca yang diperkirakan semakin menantang sepanjang September.[SK]
