.jpeg) |
| Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap. SUARALANDAK/SK |
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan anggaran tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan menyesuaikan kebutuhan operasional dan perkembangan karhutla di lapangan.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada SuaraKalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Pada tahap pertama, Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama operasi penanganan karhutla.
Dukungan itu antara lain digunakan untuk insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, serta pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti sejumlah peralatan yang telah rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.
Namun, meningkatnya intensitas penanganan dan semakin luasnya wilayah yang harus dijangkau membuat kebutuhan operasional ikut bertambah. Pemkab Melawi kemudian kembali memberikan dukungan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Daniel menjelaskan, anggaran tahap kedua digunakan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung kebutuhan personel dan relawan yang jumlahnya terus bertambah.
Selain itu, anggaran tersebut diperuntukkan bagi operasional penanganan di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM, hingga perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Menurut Daniel, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada ketersediaan peralatan pemadam. Mobilisasi personel, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, komunikasi hingga perawatan sarana juga membutuhkan dukungan anggaran.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.
Terlebih, penanganan karhutla di Melawi melibatkan banyak unsur lintas sektor. Mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” katanya.
Daniel menyebutkan, tambahan anggaran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi prioritas yang harus mendapat dukungan.
Peningkatan dukungan dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyesuaikan dukungan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Daniel menegaskan, Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, relawan dan masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando dan dukungan dasar operasional berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla juga sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur di lapangan.
Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyebut prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel menjelaskan, angka Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan karhutla secara keseluruhan juga melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, dukungan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari besaran anggaran pemerintah daerah, tetapi juga dari mobilisasi personel, kendaraan, peralatan dan sumber daya lintas sektor yang dikerahkan di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus berada di garis depan penanganan karhutla.
Menurutnya, para petugas menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas, asap, jarak tempuh menuju lokasi kebakaran hingga risiko keselamatan selama menjalankan tugas.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Daniel menambahkan, Pemkab Melawi akan terus mengevaluasi perkembangan karhutla dan kebutuhan operasional di lapangan. Jika kondisi membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
