Dialog Gubernur Ria Norsan Dan Mahasiswa Memanas Saat Aksi Karhutla Di Bandara Supadio

 

Dialog Gubernur Ria Norsan Dan Mahasiswa Memanas Saat Aksi Karhutla Di Bandara Supadio. SUARALANDAK/SK

Kubu Raya (Suara Landak) – Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).

Perdebatan terjadi ketika Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla di lapangan. Pertanyaan tersebut kemudian mendapat respons dari massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.

“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi.

“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.

Norsan kemudian kembali memastikan apakah mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut juga turun langsung membantu proses pemadaman kebakaran.

“Memadamkan api?” tanyanya.

Massa aksi menegaskan bahwa mahasiswa telah terlibat dalam kegiatan penanganan karhutla di sejumlah lokasi selama tiga hingga empat hari terakhir.

Suasana dialog kemudian semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menilai aktivitas mahasiswa di lapangan seharusnya diketahui pemerintah, terlebih informasi mengenai kegiatan tersebut telah disampaikan melalui media sosial maupun pemberitaan.

“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.

Aksi tersebut digelar Aliansi Kalbar Merdeka sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat diperkuat. Massa menilai kondisi karhutla yang masih terjadi membutuhkan intervensi pemerintah secara lebih serius.

Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas dan mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.

“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat dan relawan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan luasnya wilayah kebakaran. Keterbatasan air, peralatan pemadaman, hingga kebutuhan logistik juga menjadi kendala dalam upaya memadamkan api.

“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.

Massa mahasiswa menilai dukungan terhadap petugas dan relawan di lapangan perlu diperkuat agar penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan sumber daya yang tersedia di daerah.

Dalam dialog tersebut, Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.

Penetapan status tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan penanganan karhutla di tengah meningkatnya ancaman kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Aliansi Kalbar Merdeka kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya meminta pemerintah pusat menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.

Mahasiswa juga mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan solusi konkret terhadap persoalan karhutla, termasuk memperkuat langkah mitigasi dan penanganan di wilayah yang terdampak.

Selain itu, mereka meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan.

Massa juga mendesak aparat mengusut secara serius setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan serta memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk melihat langsung kondisi karhutla di lapangan sekaligus menyalurkan bantuan.

Namun, rencana tersebut terkendala kondisi jarak pandang di Bandara Internasional Supadio yang tidak memungkinkan pesawat mendarat.

Kondisi jarak pandang yang terganggu akibat kabut asap menjadi salah satu dampak serius karhutla yang dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.

Ria Norsan menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla.

Sementara mahasiswa memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara lebih konkret, cepat, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan relawan yang berada di lapangan.

Aksi tersebut sekaligus menjadi gambaran kuatnya desakan publik agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyasar aspek pencegahan, pengawasan perusahaan, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.[SK]