 |
| Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARALANDAK/SK |
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Rakorsus yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, diikuti Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran instansi terkait.
Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan Program MBG terlaksana secara efektif, berkualitas, aman, serta tepat sasaran.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, termasuk mempercepat proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinasi lintas perangkat daerah juga dinilai penting. Dinas Kesehatan memiliki peran dalam pengawasan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sementara Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak penerima manfaat.
Tito menilai Program MBG memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat membantu pemerintah daerah mencapai sejumlah indikator pembangunan, seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Selain berdampak terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, pelaksanaan MBG secara optimal juga dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Program ini dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan produksi pangan melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan.
Penyerapan bahan pangan dari daerah oleh BGN juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membantu pengendalian inflasi. Dengan demikian, MBG dapat menjadi salah satu instrumen yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa. Menurutnya, sinergi seluruh pihak dibutuhkan agar program berjalan sesuai tujuan.
Selain pelaksanaan teknis, edukasi mengenai gizi juga dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme Program MBG. BGN juga terus melakukan pembenahan tata kelola, terutama dalam memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan.
Dalam Rakorsus tersebut, BGN turut meluncurkan Radar MBG, sebuah layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG.
Penguatan ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi perhatian dalam rakor. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan data kependudukan sehingga penerima manfaat Program MBG dapat terdata secara lebih akurat.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG juga telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program tersebut terlaksana secara optimal di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar memastikan dukungan terhadap Program MBG tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi juga diarahkan pada aspek pengawasan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
