Karolin Tegaskan RSUD Landak Bukan Cari Untung, Pelayanan Kesehatan Jadi Kewajiban Pemerintah

 

Bupati Landak Karolin Margret Natasa. SUARALANDAK/SK

Landak (Suara Landak) – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik atau public service obligation, bukan lembaga yang berorientasi mencari keuntungan.

Hal tersebut disampaikan Karolin saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Landak, Kamis (20/8/2026).

Karolin menjelaskan, pengelolaan rumah sakit daerah memiliki tantangan tersendiri karena biaya operasional pelayanan medis cukup besar. Kondisi tersebut semakin berat dengan adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemerintah Kabupaten Landak memastikan tetap memberikan dukungan melalui subsidi APBD agar operasional dan pelayanan RSUD Landak dapat terus berjalan.

“Pelayanan rumah sakit ini merupakan public service obligation dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, RSUD ini enggak pernah untung, tekor terus. Jadi kita enggak cari untung di rumah sakit ini, tetapi ini merupakan kewajiban dari pemerintah daerah,” ujar Karolin.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ia meminta seluruh jajaran RSUD Landak mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.

“Dari sisi anggaran mungkin kita enggak punya uang, tetapi saya punya manusia di sini yang punya otak dan punya otot. Bisa mikir dan bisa kerja. Jadi kalau kita bicara anggaran pembangunan mungkin terbatas, tetapi ada SDM di sini yang bisa dimanfaatkan bagaimana agar pelayanan bisa semakin baik lagi,” tegasnya.

Karolin juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas fisik RSUD Landak yang mulai berusia tua. Menurutnya, pembenahan sarana dan prasarana tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain persoalan fasilitas, ia menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan koordinasi yang baik antara RSUD Landak dengan Dinas Kesehatan. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja sesuai struktur organisasi dan jalur kewenangan yang telah ditetapkan.

“Jangan bawa ego masing-masing instansi. Jangan merasa kami enggak boleh dicampuri oleh dinas. No, bukan begitu cara berpikir birokrasi. Lihat SOTK, lihat struktur organisasi, lihat jalur komando. Jangan offside,” kata Karolin.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Karolin menyampaikan sejumlah perkembangan layanan kesehatan di RSUD Landak. Salah satunya adalah operasional unit cuci darah yang kini telah melayani belasan pasien secara rutin.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan layanan kesehatan melalui rencana penambahan ruang cath lab jantung dan penguatan layanan kemoterapi.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. RSUD Landak secara konsisten mengirimkan dokter spesialis maupun subspesialis untuk melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas tenaga medis dan memperluas kemampuan layanan rumah sakit.

Sementara itu, Direktur RSUD Landak, dr. Albertus Geovani, mengatakan Forum Komunikasi Publik digelar sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, saran maupun kritik terhadap pelayanan rumah sakit.

“Maksud pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik ini adalah untuk menyediakan ruang komunikasi dan partisipasi antara rumah sakit dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” tutur dr. Albertus.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelayanan. Setiap masukan yang disampaikan dalam forum akan dikaji secara menyeluruh untuk menentukan langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan pelayanan rumah sakit yang profesional, transparan, responsif, humanis, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” imbuh Albertus.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran Komisi 4 DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.

Melalui forum ini, RSUD Landak diharapkan semakin mampu membangun pelayanan kesehatan yang terbuka terhadap kritik dan masukan, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam peningkatan mutu layanan.[SK]