 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). SUARALANDAK/SK |
Hingga Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat tercatat mencapai 28.680,47 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena musim kemarau masih berlangsung dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Penegasan itu disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan turut diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam rakor, Ria Norsan memaparkan perkembangan penanganan karhutla di Kalbar. Dari total kawasan hutan di Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 8,31 juta hektare, sekitar 28.680,47 hektare di antaranya tercatat terdampak kebakaran.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Untuk memperkuat penanganan karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah meminta dukungan BNPB untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Menurut Norsan, dukungan TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaan penyemaian masih bergantung pada kondisi awan yang memenuhi syarat.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
Norsan berharap dukungan teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan sehingga kondisi lahan tidak semakin kering dan upaya pemadaman dapat lebih efektif.
Ia juga berharap seluruh upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu mampu mencegah karhutla berkembang seperti yang pernah terjadi pada 2019.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Selain pemadaman, Norsan menilai pencegahan di tingkat masyarakat menjadi kunci penting untuk menekan potensi karhutla.
Ia mengingatkan masyarakat agar memahami dan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurut Norsan, aturan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelasnya.
Ia menegaskan kepatuhan terhadap prosedur menjadi penting agar api tidak merambat ke lahan lain, terutama di tengah kondisi lahan yang kering.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Ria Norsan menyebut Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga membutuhkan kewaspadaan tinggi, terutama ketika memasuki periode cuaca kering.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak mengendurkan pengawasan serta memperkuat koordinasi hingga tingkat lapangan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegas Norsan.
Kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Lahan yang semakin kering membuat api lebih mudah menyebar dan menyulitkan proses pemadaman, khususnya pada kawasan gambut.
Karena itu, Norsan meminta penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Setiap laporan mengenai titik api harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan kesiapsiagaan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan titik api, percepatan penanganan di lapangan serta langkah pencegahan berbasis masyarakat.
Dengan luas karhutla yang telah mencapai puluhan ribu hektare, penguatan pencegahan dan respons cepat menjadi kebutuhan mendesak agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
