.jpeg) |
| Gelar GMD ke-4 di Desa Serimbu, Karolin dan Ria Norsan Sepakat Permudah Layanan Masyarakat Pedalaman. SUARALANDAK/SK |
Kehadiran program tersebut mendapat sambutan positif dari Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Menurutnya, GMD menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Landak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Karolin menilai kehadiran langsung jajaran Pemprov Kalbar di wilayah pedalaman memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan pemerintahan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan.
“Harapannya nanti ke depan tidak hanya persoalan pelayanan, tetapi juga bagaimana kita bisa mensinergikan pembangunan di Kabupaten Landak untuk mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Karolin.
Ia menambahkan, pendekatan pelayanan melalui kegiatan GMD dapat membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Dengan adanya kegiatan ini mendekatkan pelayanan, karena lebih dekat menjadi lebih mudah, dan menjadi lebih murah untuk kita yang ada di Kecamatan Air Besar,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Karolin turut memaparkan sejumlah inovasi pelayanan yang telah dilakukan Pemkab Landak, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).
Salah satu inovasi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan yang membutuhkan putusan pengadilan.
Melalui kerja sama itu, masyarakat tidak harus datang langsung ke pengadilan. Pelayanan dapat dilakukan di kantor Dukcapil dengan menghadirkan hakim untuk memberikan kemudahan bagi warga.
“Jadi ndak perlu datang khusus ke pengadilan, datang saja ke Dukcapil, hakimnya yang datang ke Dukcapil kami, Bapak. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi terkendala karena memerlukan putusan pengadilan dan tidak tahu bagaimana cara mengurus, kami yang membantu,” tegas Karolin.
Selain pelayanan administrasi, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karolin menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan jalan provinsi yang menjadi salah satu akses utama masyarakat dalam mengangkut hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya wilayah pedalaman yang bergantung pada akses transportasi untuk membawa hasil produksi menuju pusat perekonomian.
“Jalan yang kita gunakan untuk membawa sawit menuju ke Ngabang merupakan jalan provinsi yang dibangun di zamannya Bapak Cornelis. Mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit bisa dicicil pada saat efisiensi sudah selesai,” harap Karolin.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa GMD bukan sekadar kegiatan seremonial pemerintah. Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa.
“Hari ini kita hadir di Desa Serimbu bukan sekadar melaksanakan sebuah acara, tetapi kita hadir untuk membawa pelayanan lebih dekat kepada masyarakat,” ujar Ria Norsan di hadapan masyarakat.
Menurut Ria Norsan, pemerintah perlu turun langsung untuk mendengar berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Ia pun memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui dialog dalam kegiatan GMD akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Saya meminta agar setiap aspirasi yang muncul dalam dialog nanti dicatat dan dipilah sesuai dengan kewenangan, dan akan kita tindak lanjuti secara terukur dan insyaallah akan kita implementasikan di dalam menyusun anggaran pembangunan di tahun 2027 yang akan datang,” tegasnya.
GMD ke-4 di Desa Serimbu diharapkan tidak hanya memperpendek jarak pelayanan pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan kebutuhan pembangunan desa dengan agenda pembangunan kabupaten dan provinsi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Landak diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi sehingga aspirasi masyarakat pedalaman, khususnya terkait pelayanan publik, infrastruktur dan penguatan ekonomi, dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
